Kaurinfo.com - Kaur, 20/11/24. Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur Tahun 2025, Fraksi Kaur Bangkit Sejahtera (KBS) memilih menyampaikan delapan poin penting pandangannya kepada awak media. Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan informasi penting terkait APBD tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
Ketua Fraksi KBS, Aminnuddin CH, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kaur, menyampaikan bahwa delapan poin ini mencakup berbagai isu strategis, seperti optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja daerah, penguatan dana cadangan, hingga transparansi dalam pengelolaan anggaran.
“Catatan penting ini kami sampaikan langsung kepada media agar masyarakat dapat mengetahui apa yang menjadi fokus Fraksi KBS dalam pembahasan APBD 2025. Kami ingin memastikan bahwa anggaran ini benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat,” ujar Aminnuddin.
Adapun delapan poin yang disampaikan mencakup:
1. Optimalisasi PAD melalui pengelolaan aset, revisi pajak, dan pemanfaatan peluang seperti sedimentasi laut.
2. Efisiensi belanja daerah dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
3. Penguatan dana cadangan untuk keadaan darurat, termasuk kesiapan pangan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan dan administrasi kependudukan.
5. Pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, dengan fokus pada infrastruktur pedesaan dan mitigasi bencana.
6. Transparansi dan akuntabilitas keuangan untuk membangun kepercayaan masyarakat.
7. Perencanaan APBD tepat waktu sesuai regulasi.
8. Pengawasan program dan kegiatan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif.
Aminnuddin juga menegaskan bahwa Fraksi KBS tetap mendukung kelanjutan pembahasan Raperda APBD 2025 di tingkat berikutnya. “Kami akan terus mengawal agar kebijakan anggaran ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kaur,” tutupnya.
Dengan menyampaikan pandangannya melalui media, Fraksi KBS berharap masyarakat dapat ikut memantau jalannya pembahasan APBD 2025 secara transparan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.